Jumat , 24 September 2021
Home / Berita / Rapat Virtual Dengan Aplikasi Zoom, Sosialisasi Untuk Menindak Lanjuti Mentri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyetor Iuran Jaminan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Seluruh Indonesia.

Rapat Virtual Dengan Aplikasi Zoom, Sosialisasi Untuk Menindak Lanjuti Mentri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyetor Iuran Jaminan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Seluruh Indonesia.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Dinas Pendidikan Dra, Rosmayetti,MM ikuti rapat virtual dengan aplikasi Zoom, Sosialisasi Untuk menindak lanjuti Mentri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyetor Iuran Jaminan Bagi Pekerja Penerima Upahdi Lingkungan Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia.

Bersama kemendagri RI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dengan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Keuangan Dan Asset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, dan Kepala Dinas Kesehatan.

   

Besaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah, Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota, Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka menggunakan sebesar upah minimum Provinsi.

 

Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan dan/atau pihak lain terkait melakukan Rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah, validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan, validasi pembayaran Iuran, secara periodik setiap triwulan. Dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan berdasarkan hasil validasi data kepesertaan, dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi di perhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya. Hasil Rekonsiliasi dimuat dalam berita acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kepala SKPD, kepala Unit SKPD, atau kepala Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan BLUD, pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD, kepala cabang BPJS Kesehatan atau yang mewakili, dan/atau pihak lain yang terkait.

Unyuk lebih jelas silahkan klik link berikut,

https://drive.google.com/file/d/1nIMdfDUi5MM0j2cQvuAYEbOp_mKgfoFc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UauYkLPqgGpBb3lth4o5S1t-9cGagvng/view?usp=sharing

“Sesuai dengan peraturan kemendagri dari hasil tambahan itu di tentukan BPJS itu 1% di tanggung oleh ASN dan 4% itu di tanggung pemerintah, oleh karna itu kepada seluruh ASN khususnya Guru dan tenaga pendidik Kota Bengkulu agar dapat memahami dan mempelajari dari hak ASN apa saja yang dapat di penuhi untuk mendapatkan hak tersebut, agar tidak terjadi kekeliruan atau hal yang tidak diinginkan, mudah-mudahan kedepannya semua proses ini dapat di laksanakan dengan baik, jadi kita sudah melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan sudah berkoordinasi dengan BPJS dan BPKAD, dan itulah gunanya kita mengundang dan mengumpulkan seluruh kepala sekolah untuk mendapatkan dan menyampaikan penjelasan, mungkin ini tidak tersampaikan dengan maksimal kepada bapak ibu guru PNS dan Honorer. Dan harapan kami agar informasi ini dapat disampaikan dan di terima dengan jelas”ujar Kadis.

About sherli henika

Check Also

Sertijab Kepala Sekolah SDN 37 Kota Bengkulu

Spread the love       Serah terima jabatan kepala Plh.Sekolah di hadiri oleh Kasubbag umum Nopian Susanto, S.Kom …